ini bukan facebook

Jiwa Online
Pemilik Blog: Ampuan Awang  Berkhidmat dalam: Kerajaan Malaysia (Tukang Kebun). Mana tinggal? Di Kepala Batu, Antartika Edit Profile
  Post To:
anyone or anywhere  

PM wajar diberi teguran kerana tidak menggunakan bahasa kebangsaan

++ Nota: Perdana Menteri Malaysia wajar diberi ingatan tentang hal yang penting ini. Berucap dalam bahasa Melayu tanpa mencampur-adukkannya dengan bahasa Inggeris di mana-mana majlis keraian rasmi, meskipun dalam majlis tersebut dihadiri dek orang puteh sekali. Sebagaimana presiden Indonesia, bapak Susilo Bambang Yudhoyono sendiri diberi ingat akan isi perlembagaan republik Indonesia iaitu:
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara yang disahkan pada 2009, atau periode pertama pemerintahan SBY-Jusuf Kalla, mewajibkan pejabat negara menggunakan bahasa Indonesida dalam pidato resmi.

Pasal 28 menyebutkan “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Pasal 32 menyebutkan (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. (2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.

Pasal 33: (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. (2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.
Malangnya situasi ini tidak berlaku di negara kita. PM berpidato dalam bahasa Inggeris dengan megahnya. Konon mahu memberikan kefahaman yang lebih kepada mereka (orang asing itu). Bukankah terlebih baik memberikan kefahaman kepada rakyat sendiri lebih dahulu dari mereka (orang asing itu). Adalah lebih baik membuka jawatan penterjemah bagi pihak perdana menteri, seperti yang dilakukan oleh PM jepun (yang dikata kolot kerana berbahasa dalam bahasa ibundanya). Beliau (PM Jepun), tidak pula berasa malu, malah beliau bangga menuturkan bahasa ibunda sendiri di mana-mana negara di seluruh dunia. Perdana Menteri kita bagaimana?

Berbalik kepada isu presiden republik Indonesia. Bayangkan, pihak Okezone siap mengira jumlah bahasa asing yang dituturkan oleh beliau (SBY). Ironi sekali, di negara kita tidak begini; ada majlis dari mula ucapan sehinggalah ke hujungnya Inggeris melulu. Aduh, bala! Duhai perdana menteri Malaysia, sedarlah. Agak pelik sedikit isi kandungan perlembagaan negara kita. Berbeza dengan perlembagaan negara Indonesia yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia di mana-mana majlis yang dihadiri oleh kepala pemimpin atau sesiapa sahaja. Satu contoh mudah seperti di bawah ini:
Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa bahasa rasmi digunakan untuk semua urusan rasmi di peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga badan-badan berkanun.
Di mana letaknya perkataan 'WAJIB'? Tidak ada bukan. Patutlah artikel ini asyik dapat tentangan, asyik menimbulkan kontroversi (padahal tidak berlaku pun kontro itu), rupanya tidak dinyatakan secara jelas akan kewajiban bertutur menggunakan bahasa Melayu dalam apa sahaja majlis rasmi kerajaan. Entah bilalah perdana menteri kita yang bijak pandai itu mahu sedar agaknya. Aku tidak kasihankan dia, tetapi nasib bahasa ibundanya (Bahasa Melayu) tidak terbela kerana beliau sendiri mencemarinya.

SBY Diminta Tak Gunakan Istilah Inggris dalam Pidato Okezone dot com

JAKARTA - Penggunaan istilah atau kosa kata dalam bahasa Inggris oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berpidato, amat disayangkan.

Sastrawan Remy Silado mengatakan, sebagai kepala negara apa yang dilakukan atau dituturkan Presiden akan diikuti oleh masyarakat. Karena itu, Presiden diminta sebisa mungkin tidak menggunakan istilah asing, apalagi saat berbicara kepada khalayak ramai dalam forum resmi.

“Memang sekarang itu sedang musim menggunakan bahasa asing. Sepertinya sulit mencari padanan dalam bahasa Indonesia padahal semestinya ada padanannya,” ujar Remy kepada okezone, semalam.

Pria yang pernah menjadi wartawan di sejumlah media ternama nasional ini meyakini bahasa yang banyak digunakan untuk pergaulan sehari-hari maupun istilah politik, masih ada dalam kosa kata bahasa Indonesia, sehingga tidak perlu menggunakan bahasa Inggris.

Kalaupun tidak ada padanannya, lanjut Remy, masih memungkinkan menggunakan kata-kata serapan.

“Kan masih bisa bahasa asing itu menggunakan lafal Melayu atau serapan. Ini banyak contohnya. Yang penting kita enggak usah ragu menggunakan bahasa Melayu itu,” urainya.

Menurut catatan okezone, dalam pidato pembukaan pasar di Gedung Bursa Efek Jakarta, kemarin Presiden SBY setidaknya melafalkan 54 kali istilah dalam bahasa Inggris, di antaranya, “Dalam melakukan evaluasi kita harus merujuk pada parameter dan ukuran yang jelas. Correct measurement.”

Selain itu, “Jangan mengukur sesuatu yang tidak menjadi rencana yang dijalankan pemerintah pada 2010 kemarin, termasuk means yang kita gunakan.”

Pernyataan lain, “Bukan hanya ditinjau dari implementasi dari kinerja pemerintah. Tetapi, secara umum, in general, kita harus juga melihat…”

Padahal, pada Oktober 2003, Presiden SBY pernah dinobatkan sebagai salah satu dari enam tokoh publik berbahasa Indonesia lisan terbaik oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kemendiknas).

Saat itu, SBY masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan di Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Setelah menjabat sebagai Presiden pada 2004, dalam berbagai pertemuan baik berskala nasional maupun internasional, SBY semakin sering terdengar memilih kalimat-kalimat atau istilah bahasa Inggris. Bahkan, kadang kalimat yang sudah sangat jelas disampaikan dengan bahasa Indonesia kembali diterjemahkan menjadi bahasa Inggris.

Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara yang disahkan pada 2009, atau periode pertama pemerintahan SBY-Jusuf Kalla, mewajibkan pejabat negara menggunakan bahasa Indonesida dalam pidato resmi.

Pasal 28 menyebutkan “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Sementara Pasal 32 menyebutkan (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. (2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.

Pasal selanjutnya juga menguatkan penggunaan bahasa Indonesia oleh pejabat pemerintahan. Pasal 33: (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. (2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.
(ton)

0 comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
      faceblog © 2013 · re-designed by J. KingRaja           About · Advertising · Create a Page · Developers · Careers · Privacy · Terms · Faceblog Creator · Back to Top