ini bukan facebook

Jiwa Online
Pemilik Blog: Ampuan Awang  Berkhidmat dalam: Kerajaan Malaysia (Tukang Kebun). Mana tinggal? Di Kepala Batu, Antartika Edit Profile
  Post To:
anyone or anywhere  

Negeri Jiran Itu: Dari Malaya Ke Malaysia [Oleh: Syafaruddin Usman MHD]

Oleh: Syafaruddin Usman MHD
Pontianak, Indonesia

Sejarah masa lampau suatu negara selalu meninggalkan serentetan pilihan bagi masa kini. Demikian pula keputusan-keputusan politik yang harus diambil pada masa kini, sangat banyak dipengaruhi oleh penekanan-penekanan pada masa lampau. Hal itu ulalah yang kini dialami oleh Negara Malaysia. Konsep negara federal yang dianut oleh Malaysia tidak terlepas dari hubungan kesembilan kerajaan yang terdapat di negeri itu dengan pihak kolonial yang pernah mendudukinya seperti Portugis, Belanda, dan Inggris. Ketiga penjajah imperialis itu masih mengakui eksistensi mereka walaupun memanfaatkannya untuk kepentingan kolonial. Gagasan pemerintahan federasi negara Melayu dilakukan pertama kali oleh Inggris dengan menggabungkan kerajaan-kerajaan perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang pada tahun 1895. Di sini kekuasaan sultan masih diakui secara terbatas. Akan tetapi sultan tidak boleh langsung menangani pemerintahan tanpa seizin Dewan Negara yang dipimpin oleh Residen Inggris.

Selain itu Pemerintah Inggris juga membentuk pemerintah konfederasi di wilayah yang diambilalihkan dari Kerajaan Siam, seperti di kedah, Perlis, kelantan dan trengganu, sedangkan Johor juga dimasukkan dalam kelompok konfederasi ini pada tahun 1909. Dalam pola kedua ini kekuasaan sultan lebih besar, dan pemerintahan tetap berada di tangan orang Melayu sebagai Menteri Besar, sementara Inggris hanya berperan sebagai penasihat.

Di Penang, Malaka dan Singapura (straits settlements) Ingris berkuasa secara penuh, tanpa campur tangan sultan. Penguasaan itu dilakukan berdasarkan perjanjian saling membantu dengan para sultan yang dulu menguasai ketiga daerah itu. Sabah, Sarawak dan Brunei baru dapat dikuasai oleh British Military Administration (BMA), setelah berakhirnya Perang Dunia II, di mana Inggris diberi kekuasaan oleh PBB untuk menjadi protektorat ketiga wilayah itu.

Pada tanggal 1 April 1946, Pemerintah Inggris di London mempersiapkan konstitusi baru bagi kesembilan kerajaan Melayu di Semenanjung Malaka dengan membentuk pemerintahan federasi Malayan Union yang dipimpin oleh Gubernur Ingris. Dalam konstitusi itu juga dinyatakan bahwa semua warga negara Malaya mempunyai hak politik dan teritorial yang sama dalam mencapai suatu pemerintahan sendiri. Pernyataan Pemerintah Inggris secara sepihak ini ditentang oleh raja-raja Melayu dan ketua UMNO datuk Onn bin Jafar. Mereka menuntut agar dilibatkan dalam penyusunan konstitusi baru ini.

Akhirnya tercapailah kesepakatan untuk membentuk Negara Federasi Malaya, di mana setiap kerajaan masih diakui kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri. Dengan demikian penduduk asli Melayu, 55 persen, memperoleh hak istimewa dalam politik, sedangkan keturunan Cina, 35 persen, dan India, 10 persen, diakui sebagai warga negara yang harus tunduk kepada pemerintahan kerajaan Melayu setempat. Federasi Malaya itu akan dipimpin oleh Komisaris Tinggi Inggris mulai tanggal 1 Februari 1949 sampai diadakannya Pemilihan Umum yang akan dibentuk pemerintahan sendiri.

Malaya, sebagai cikal bakal Malaysia, memperoleh kemerdekaannya, lebih tepatnya pemerdekaan untuknya, pada 31 Agustus 1957, pada hari Sabtu. Hal ini bertepatan dengan 4 Safar 1377 H. sekalipun agak terlambat, tetapi Malaya lebih beruntung, karena kemerdekaan dicapai secara damai, secara evolusi, bertahap dan kurang banyak meminta korban. Malaysia modern dimulai dengan penjajahan Inggris pada abad ke 18 dan ke 19. Dengan kedatangan kolonialis dan imperialis itu mulailah sistem kolonialisme di Tanah Melayu.

Ingris menggunakan berbagai cara dan alasan agar berkuasa di Tanah Melayu itu, dengan memperalat kekuasaan raja-raja boneka atau membuat peraturan-eraturan atau akta yang membolehkannya berkuasa sepenuhnya dalam politik. Kekuasaan kolonial Inggris dimulai dengan merampas Pulau Penang dari Kerajaan Kedah pada tahun 1789, dan diikuti dengan pendudukan Singapura pada tahun 1819. Sebenarnya Inggris sudah berkuasa di Malaka pada tahun 1795-1818, sesudah itu Malaka diserahkan kepada Belanda. Hanya dengan tercapainya Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824 barulah Malaka dikuasai Inggris. Sebagai gantinya Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda. Ketiga negeri ini kemudian bersatu di bawah pemerintahan negeri-negeri Selat pada tahun 1826.

Setelah mantapnya kekuasaan di Malaka, Inggris meluaskan pengaruhnya ke Naning dengan memaksa penduduk setempat membayar pajak kepadanya. Tetapi Ingris ditentang Penghulu Naning Dol Said yang menganggap naning sebagai negeri bebas. Akibatnya meletuslah Perang naning 1831-1832, pada tingkat awal Inggris dapat dikalahkan, tetapi dengan bantuan angkatan perang yang besar akhirnya Inggris menang. Inggris hanya menanti masa dan peluang untuk memaksakan kekuasaannya ke Negeri-negeri Melayu yang lain. Kesempatan ini datang dengan adanya golongan raja-raja Melayu yang tamak kuasa dan tahta, sehingga mengundang orang-orang asing kulit putih untuk membantu mereka.

Dahulu Sultan Abdullah di Kedah yang mengharapkan kehadiran Inggris, menulis dua pucuk surat menyatakan kesediaannya menyerahkan Pulau Penang jika Inggris dapat membantunya dari ancaman Bugis dan Siam. Kesempatan yang sama timbul apabila terjadi peperangan merebut tahta di Perak. Raja Ismail yang naik tahta sebagai sultan, tetapi Raja Abdullah menganggap dirinya sebagai waris yang sah. Melalui WH Rad, Raja Abdullah mengirim surat kepada Andrew Clarke Gubernur Negeri-negeri Selat di Singapura untuk membantunya. Tahun 1874, Andrew Clarke tiba di Pulau Pangkor dengan dua kapal perang dan sebuah kaal api. Dengan ancaman senjata, tercapailah perjanjian pangkor 1874 yang menandakan perluasan kuasa kolonial di Tanah Melayu secara tidak langsung (indirect rule), dengan pelantikan Residen sebagai penguasa tunggal.

Dengan alasan menghapuskan bajak laut di Negeri Selangor dan ajakan Tengku Kudin untuk menentang Raja Mahadi, Andrew Clarke segera mengirim empat kapal perang dari Cina dan lima kapal perang Negeri-negeri Selat ke pantai Selangor 6 Februari 1874. Dengan adanya ancaman ini, Desember 1874, Sultan Abdul Samad terpaksa menyambut JG Davidson sebagai Residen Selangor yang pertama.

Inggris mengambil juga kesempatan pada Datuk Bandar dan Datuk kelana ketika keduanya saling berebut kekuasaan di Sungai Ujong Negeri sembilan. Datuk kelana mohon kepada Andrew Clarke agar pihak Inggris segera mengirimkan kapal perang dan tentara pada akhir 1874. Dengan kekalahan datuk bandar, Datuk Kelana diangkat sebagai pemerintah Sungai Ujong, tetapi diwajibkan menerima nasihat Residen British. Kekuasaan British kemudian berkembang ke Seri menanti, jelebu dan rembau. Pada tahun 1895 sembilan negeri, termasuk Sungai Ujong, akhirnya berhasil disatukan dalam Negeri Sembilan dan terpaksa menerima seorang Residen British sebagai penasihat dalam pemerintahan sehari-hari.

Inggris mengirim kapal perang pada tahun 1888 setelah Bendahara wan Ahmad membatalkan perjanjian dengan perusahaan British di Pahang. Dengan ancaman ini, Wan Ahmad menyerah dan, sebagai syarat diakui sebagai Sultan Pahang, menerima kehadiran Residen British. Dalam masa setahun Inggris berhasil menguasai Perak, Selangor dan Sungai Ujong. Sedangkan Pahang dikuasainya kemudian. Ternyata penguasaan Pahang membebankan Inggris. Dalam usaha mengatasi masalah keuangan dan memusatkan kekuasaannya di Pahang, Inggris menumbuhkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Federated malay State) pada tahun 1895. Tindakan ini berhasil menyatukan administrasi pemerintahan keempat negeri di bawah seorang Residen Jenderal, yaitu Frank Swettenham.

Kerajaan Persekutuan (Federation) adalah sebuah persatuan negeri-negeri yang dibangun untuk tujuan bersama dan setiap negeri tetap mengekalkan otonomi dalam perkara-perkara tertentu. Dalam praktiknya, seluruh kuasa legislatif dalam negeri-negeri Melayu diletakkan di bawah pengawasan seorang Residen Jenderal, sehingga merupakan penyerahan politik sultan.

Inggris mencari jalan meluaskan wilayah jajahannya di tanah Melayu. Kesempatan datang ketika Siam yang ragu-ragu terhadap pengembangan kuasa British dan Prancis membuat Perjanjian Bangkok 1909 yang memindahkan semua haknya di Kedah, Perlis, kelantan dan terengganu kepada British. Inggris berjanji tidak akan campur tangan di Siam. Hasil perjanjian ini Inggris dapat meluaskan sistem residen ke Negeri Kelantan 91910), Terengganu (1919), Kedah (1923) dan Perlis (1930). Johor yang lama di bawah hegemoni Inggris menerima residen pada tahun 1914. Karena tidak bergabung dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu di bawah kuasa residen jenderal, dinamakan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Unfederated Malay State). Pada tahun-tahun 1920-an dan 1930-an Inggris mencoba menggabungkan seluruh negeri-negeri Melayu, tetapi usaha ini gagal.

Hakikatnya Inggris berhasil menguasai seluruh Tanah Melayu melalui sistem residen atau secara indirect rule, namun Inggris masih belum puas. Untuk menyempurnakan impiannya mengambil kuasa secara de jure atas seluruh negeri-negeri Melayu, Inggris mengutus Harold MacMichael pada tahun 1946 untuk meminta raja-raja Melayu menyerahkan kuasa penuh mereka kepada Inggris, dan bersatu di bawah konstitusi Malayan Union.

Malayan Union ini mendapat tantangan di kalangan orang-orang Melayu yang membentuk UMNO. Sebagai gantinya lahirlah Persekutuan atau Federasi Tanah Melayu pada tahun 1948. di kalangan orang-orang Melayu, terutama UMNO, pembentukan persekutuan ini dianggap sebagai kejayaan mereka, karena dapat mengembalikan kedaulatan raja-raja Melayu di negeri masing-masing. Persekutuan memegang kuasa-kuasa tertentu, namun kuasa negeri atau sultan tetap kekal dalam beberapa hal.

Jelaslah kolonialisme mendapat kuasanya secara kekerasan dan paksaan. Untuk melicinkan pemerintahan dibentuk federalisme. Di samping kolonialisme dan federalisme, penjajah memperkenalkan demokrasi di Tanah Melayu. Dalam sejarah politik Malaysia, sistem demokrasi dikatakan bermula ketika diadakan pemilihan umum pertama kali di kawasan Kuala Lumpur pada Februari 1952. Sebanyak 12 kursi dipertandingkan, atau diperebutkan, dan yang ikut serta ialah gabungan UMNO-MCA dan Independence Party of Malaya (IMP).

Pasca pemilihan tingkat munisipal atau distrik ini, baru tahun 1955 Inggris mengadakan pemilihan umum pertama di Tanah Melayu. Dengan ini berarti pada tahun 1955 Persekutuan Tanah Melayu dianggap mulai menjadi negara yang memerintah sendiri, dengan sistem demokrasi parlementer. Inggris telah menyiapkan asas-asas politik dan pemerintahan yang kokoh dengan tercapainya kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Sistem federalisme telah diluaskan pada tahun 1963 dengan dilahirkan Malaysia, yang meliputi Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura.

Pada tanggal 31 Agustus 1957 Federasi Malaya dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan terbentuknya pemerintahan federal di bawah pimpinan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj setelah memenangkan pemilu yang diadakan sebelumnya. Ia merupakan Ketua UMNO yang menggantikan Datuk Onn bin Jafar yang memenangkan Pemilu 1957 dengan melakukan aliansi dengan partai kelompok Cina (MCA) dan partai kelompok India (MIC) dengan meraih suara secara bersama 81,7 persen. Mulai tanggal 16 September 1963 Federasi Malaya itu diperluas dengan nama federasi Malaysia, yaitu dengan memasukkan Sabah, Sarawak dan Singapura, yang kemudian keluar pada tahun 1965 dan berdiri sendiri sebagai negara Singapura yang merdeka.

--------------------oOo--------------------

Kredit teruntuk buat: Syafaruddin Usman MHD
** Tulisan bapak menarik perhatian saya. Mohon kebenaran bapak tuk mengulangnya kembali di laman ini..

0 comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
      faceblog © 2013 · re-designed by J. KingRaja           About · Advertising · Create a Page · Developers · Careers · Privacy · Terms · Faceblog Creator · Back to Top